Metode Ekonomi Islam

Metode Ekonomi Islam

Metode Ekonomi IslamMetode Ekonomi Islam

Ada beberapa landasan yang dianut dalam sistem perekonomian Islam, diantaranya:

Pertama, Ekonomi Islam satu-satunya sistem ekonomi yang diarahkan langsung oleh wahyu Allah Subhanhu Wa Ta’ala, maka semua aktifitas yang terjadi tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah, atau membolehkan semua larangan Allah. Tidak ada waktu, tenaga, dan harta yang bertujuan untuk mengahalalkan semua yang haram atau pengharaman semua yang halal ataupun semua hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Ekonomi Islam juga diambil dari ilmu-ilmu Usul Fikih, Maqasid Syariah, Ilmu Fikih, Sejarah, Psikologi dan juga Sosiologi.

Kedua, ekonomi Islam menggunakan metode deduksi (istinbath) hukum syariah dari sumber hukum Al-Qur`an dan Hadits. Dengan cara meletakan kaidah dasar kemudian menerapkannya dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, ekonomi Islam menggunakan metode induksi (al-istiqra) terhadap fakta-fakta yang terjadi pada sejarah terdahulu, data-data statistik dan undang-undang yang berlaku. Kemudian dijadiakan sebagai suatu konsep atau kaidah umum. Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Al-Qur`an dan Hadist, tapi cukup disyaratkan tidak bertentangan dengan keduanya.

  1. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat beberapa karakteristik mendasar yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah :

Pertama, Multitype Ownership (Kepemilkan Multijenis). Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau individu. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh Swasta, Negara atau Campuran.

Kedua, Freedom to Act (Kebebasan Bertindak/Berusaha). Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzoliman). Proses distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara zalim), gharar (ketidak pastian), tadlis (penipuan), dan maisir (perjudian). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distortion ini. Dengan demikian Negara bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu’amalah) pelaku-pelaku ekonomi agar tidak melanggar syariah.

 

RECENT POSTS