Anjak Piutang Alternatif Pembiayaan UMKM

Anjak Piutang Alternatif Pembiayaan UMKM

JAKARTA  — Anjak piutang segera dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan mensinergikan beberapa pihak terkait.”Kami berharap pola pembiayaan anjak piutang ini dapat segera dikembangkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM sebagai pondasi perekonomian kita,” kata Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, Agus Muharram, di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan Seminar Pemantapan Program Pembiayaan bagi KUMK di Berbagai Sektor Usaha. Pihaknya merangkul berbagai instansi termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian, Bapepam-LK, Bank Indonesia, PT PNM, Bappenas, APPI, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, koperasi dan UKM, dan lembaga penjamin kredit.”Kami berharap terwujud komitmen lembaga pembiayaan nonbank dalam mendukung pengembangan usaha produktif KUKM dan terumuskan konsep kemitraan antarpihak dalam pola pembiayaan anjak piutang,” katanya. Ia mengatakan, melalui sinergi antar-instansi terkait itu diharapkan segera dapat dirumuskan kebijakan strategis dan program pola anjak piutang yang tujuannya untuk mencari alternatif pembiayaan bagi KUKM. Pada pertemuan tersebut diwacanakan National Single Window (NSW) bagi pembiayaan melalui anjak piutang.”Tujuannya tentu saja untuk memperluas akses pembiayaan sehingga para pelaku UMKM misalnya kalau mau memasok barang ke industri segera mendapatkan likuiditas tanpa harus menunggu term dalam selang 3 bahkan enam bulan,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pembiayaan & Penjaminan, Bapepam-LK, Ihsanuddin, mengatakan, anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.”Anjak piutang merupakan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang diperbolehkan dan memiliki dasar kebijakan yang kuat di Indonesia,” katanya. Hingga kini, katanya, ada sekitar 60 perusahaan pembiayaan yang melakukan usaha anjak piutang di Indonesia. Sebanyak 21 perusahaan di antaranya memiliki aset paling besar.”Porsi pembiayaan anjak piutang masih sekitar Rp2,2 triliun dibandingkan pembiayaan konsumen yang sudah mencapai Rp83 triliun,” katanya Sistem Elektronik Penggunaan sistem elektronik akan semakin mempermudah penerapan anjak piutang. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan, sistem NSW akan menjembatani kepentingan UMKM dengan pelaku industri.”Pelaku industri menginginkan kelonggaran pembayaran sedangkan pemasok memerlukan likuiditas,” katanya.

Anjak piutang akan memiliki peran yang penting dalam hal ini ditunjang dengan sistem komputerisasi yang memadai. Mekanisme yang diterapkan adalah UMKM sebagai pemasok, misalnya, memasok produk ke industri, toko, atau trader. Kemudian UMKM akan menerima resi tanda barang sudah diterima (invoice).”Selanjutnya UMKM akan menagih tunai kepada kepada kantor pos, koperasi, atau bank. Lalu lembaga itulah yang akan menagih langsung kepada industri yang menyatakan berhutang tersebut,” katanya. Dengan sistem demikian, Presiden Direktur PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Parman Nataatmadja, mengatakan, pelaku UMKM yang berlaku sebagai pemasok dapat semakin mengembangkan usahanya.”Jika sebelumnya tanpa sistem anjak piutang UMKM hanya dapat memasok misalnya setahun 3 kali di trader yang sama maka dengan sistem tersebut UMKM dapat memasok ke beberapa trader sekaligus karena memiliki dana cash yang likuid,” katanya. Ia mencontohkan, bila UMKM memasok ritel misalnya Rp100 juta dan akan dibayarkan dalam term 3 bulan maka dalam setahun ia hanya akan memasok sebanyak 4 kali atau senilai Rp400 juta.Namun, melalui sistem anjak piutang UMKM bisa memasok mencapai Rp1 miliar karena langsung mendapatkan likuitas untuk memasok peritel yang lain.ant/kpo

Sumber :

https://fgth.uk/