Esensi Distribusi Zakat Guna Pemerataan Ekonomi

Esensi Distribusi Zakat Guna Pemerataan Ekonomi

Zakat hampir sama dengan pajak apabila dilihat dari fungsinya dimana zakat mendayagunakan segala kekayaan negara. Zakat dalam pengmpulannya menggunaan sistem yang lebih sederhana dibanding dengan pajak dikarenakan zakat menggunakan sistem nishab.

Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi, dapat menghapuskan tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, di samping dapat pula membantu mengekang laju inflasi.[16]

Zakat tidaklah membuat pemerintah melepas tangan tentang kesejahteraan rakyatnya. Zakat memberikan sumbangan pada pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan jarak ekonmi antara golongan bawah dan atas.

Rakyat yang mampu untuk membantu dalam menciptaklan kesejahteraan inilah yang dioptimalkan guna pemertaan ekonomi terwujud. Zakat hanya membantu  menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah kepada warganya.

Pengalokasian zakat tidak melulu langsung diberikan kepada ujuh golongan yang telah disinggung di sub bab sebelumnya. Investasi langsung zakat yakni ketika kekayaan yang telah ditabung sebelumnya disalurkan melalui zakat yang kemudian akan segera dikatifkan atau diinvestasikan. Sementara itu secar tidak langsung akan terjadi peningkatan konsumsi akibat peningkatan pendapatan para fakir-miskin. Peningkatan ini akan memicu peningkatan pada permintaan yang akan secara langsung membuat produsen memproduksi lebih banyak dan akan terjadi investasi.

Depatemen Agama Republik Indonesia menetapkan alokasi zakat haruslah pada beberapa hal berikut ini:

  1. Memperbaiki Taraf Hidup

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan mambuat mereka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak sangat minim. Berikut adalah data penduduk miskin di Indonesia:

Gambar 4.6 Data Penduduk Miskin Indonesia

Sumber: BPS

Pendistribusian zakat sendiri dapat bersifat motivasi seperti melaksanakan program Home Industri. Sementara itu yang bersifat langsung seperti memnberikan bantuan ternak, peralatan, modal, dan lain-lain.

Kedua bentuk bantuan tersebut secara bertahap mengakibatkan peningkatan poenadpatan masyarakat yang awalnya mengandalkan bantuan menjadi mandiri dengan sendirinya.

Terdapat beberapa golongan yang paling besar jumlahnya di bawah garis kemiskinan. Pertama, yakni petani kecil dan buruh tani. Diperlukan pelatihan soft skill dan juga pelatihan home industry untuk mereka mengembangkan usaha yang ia miliki guna mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Selain pelatihan juga diperlukan pemberian tambahan modal yang cukup untuk pengembangan usahanya.

Kedua, yakni golongan nelayan kecil. Kebanyakan dari mereka masih menggunakan peralatan yang tradisional dan terkadang justru menyewa peralatan yang digunakan.

Keadaan tersebut bertolak belakang dengan potensi perikanan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, negara Jepang terkenal akan hidangan lautnya yang segar meski jarak pelayaran mereka cenderung lebih lama dibanding nelayan Indonesia.

Nelayan Jepang memiliki peralatan yang canggih dimana mereka dapat langsung mengolah hasil tangkapan segar tersebut menjadi bahan setengah jadi (ikan yang sudah dibersihkan dan dibekukan) berbeda dengan nelayan Indonesia dimana hasil tangkapan tersebut hanya ditaruh dalam box atau wadah berisi es batu. Pemasaran juga menjadi salah satu masalah besar yang ada. Nelayan tradisional hanya memasarkannya dalam bentuk mentah yang hanya mencakup lingkup daerahnya saja. Untuk itu perlu adanya bantuan mengenai hal tersebut.

Sumber :

https://callcenters.id/