Lembaga Penyelenggara

Lembaga Penyelenggara

Penyelenggara pemilu adalah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri atau independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945.

Penyelenggara Pemilu harus independen karena komisi pemilihan umum itu tidak boleh dikendalikan oleh Partai Politik ataupun oleh pejabat negara yang mana merupakan pihak-pihak yang menjadi peserta pemilu itu sendiri.

Di Inggris komisi semacam ini dinamakan The Electoral Commission dengan anggota 5 samapi 9 orang Commissioner yang ditetapkan oleh Ratu atas usul House of Commons untuk masa jabatan 10 tahun. Komisi ini diberi tanggung jawab sebagai penyelenggara semua kegiatan pemilu dan referendum baik yang bersifat lokal, regional, maupun yang bersifat nasional.

Pengadilan Sengketa Hasil Pemilu

Hasil pemilu berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu seringkali tidak memuaskan peserta pemilu. Hal ini ditimbulkan dari adanya perbedaan pendapat dalam hasil penghitungan, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam penghitungan ataupun karena faktor human eror. Jika demikian, maka peserta yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.

Jenis perselisihan atau sengketa hasi pemili ini tentu harus dibedakan dari yang timbul saat kampanye, ataupun teknis pelaksaan pemungutan suara. Jenis perselisihan ini juga harus dibedakan pula dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ,semua pihak yang berkepentingan sudah diberi kesempatan yang cukup dan leluasa untuk membantah atau menolak bukti-bukti yang diajukan. Namun, kalau ternyata bukti tersebut tidak terbantahkan maka perkara perselisihan terbut sudah diputus final dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Perkara perselisihan hasil pemilu adalah perkara formal yang membutuhkan teknik-teknik pembuktian yang juga bersifat formal. Oleh karena itu kepastian hukum sangat diutamakan agar keadilan dapat tercipta.

Tidak semua negara, perkara perselisihan pemilunya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jika negara tersebut tidak ada Mahkamah Konstitusi maka perkara perselisihan pemilu ditangani oleh Mahkamah Agung (contohnya Amerika Serikat).

https://multiply.co.id/infinity-alive-apk/