Sesuai dengan perkembangan masyarakat

 Sesuai dengan perkembangan masyarakat

Perkembangan masyarakat yang positif tidak berpengaruh besar pada hukum adat, sebagai contoh jika dalam pemerintahan ada hierarki pemerintahan maka hukum adat mengatakan bahwa bajenjang naik, butakak tuhun (sama seperti hierarki). Atau dalam seloko adat Jambi dikatakan bahwa di mano tamilang dicacak di situ tanaman tumboh, di mano anteng dipatah di situ aek cucohSeloko tersebut menjelaskan bahwa sellu ada penyesuaian pemberlakuan hukum terhadap keadaan mayarakat yang selalu berubah.

  1.  Sesuai dengan prinsip NKRI

Hukum adat yang berlaku di Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin, telah menganut nilai-nilai yang berlaku di dalam Pancasila yang merupakan falsafah dasar negara Indonesia. Adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah merupakan bentuk keagamaan dalam adat Jambi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Lantak nan Idak Goyah yang diikuti dengan behuk di imbo disusukan, anak di pangku diletakkan. nan benah, benah jugo, jangan tibo di mato dipicengkan, tibo di pehut dikempeskan merupakan manifesto dari bentuk sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Seloko yang berbunyi kato saiyo dalam Pucuk Undang nan Empat dan diikuti dengan ungkapan bulat aek dek pembuloh, bulat kato dek mufakat bisa diartikan bentuk dari sila persatuan dan permusyawaratan dalam adat Jambi. Selanjutnya sila terakhir dari Pancasila bisa ditemukan ungkapan adat Jambi yang berbunyi ati tungau samo dikicap, ati gajah samo dicincang.

  1.  Diatur dalam Undang-undang.

Semenjak amandemen UUD 1945 dan mulai berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, celah untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk menentukan hukumnya sendiri sudah sangat terbuka, tinggal sekarang ini adalah bagaimana aplikasinya di tingkat Pemerintahan Daerah itu sendiri, khususnya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Perlunya berpikir ulang bagi penguasa negeri ini, khususnya pemerintah daerah, untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah desa, untuk melestarikan serta mempertahankan aset budaya dan hukum adat yang telah diyakini secara turun temurun selama beratus-ratus tahun. Hal ini diperlukan agar apa yang menjadi ketakutan kita atas arus globalisasi tidak diterima secara penuh, melainkan juga bisa difilterisasi oleh nilai-nilai adat. Tentunya duduk berdampingan dengan damai dengan hukum yang berlaku secara nasional.

Desa dipilih lebih pada pertimbangan sosiologis dan administratif. Pertimbangan sosiologis adalah lebih diksrenakan desa merupakan bentuk konkret dari masyarakat yang berinteraksi itu sendiri, di desa juga masih berlakunya suatu sistem kontrol sosial dan hukum adat lebih efektif dimulai dari desa. Pertimbangan administratifnya lebih ditekankan karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan dan juga tentunya sekaligus menjadi ujung tombak penetapan hukum di tingkat lokal dan pelaksanaannya. Desa dipandang sebagai sebagai suatu wilayah yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum sendiri.

Namun yang paling penting dari semua itu adalah desa, dan semua masyarakat lokal di Indonesia, mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, memberikan ruang yang lebih luas kepada institusi dan masyarakat desa untuk melaksanakan hukum adat dan kebiasaanya merupakan jalan yang lebih tepat untuk merespons dan memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya, ekonomi dan politik desa