Model Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Model Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Korupsi telah mewabah hampir pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan (Dikti, 2012). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Dikti memberikan wewenang bagi pengelola Perguruan Tinggi untuk menjadikan Pendidikan Antikorupsi sebagai pelajaran sisipan, mata kuliah pilihan ataupun wajib. Bahkan Dalam rangka persiapan pembelajaran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, Dikti dan KPK telah melaksanakan kegiatan Training of Trainers (TOT) Pendidikan Antikorupsi Tahun 2012, bagi 1007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian diharapkan 526 Perguruan Tinggi tersebut, yang terdiri dari 92 Perguruan Tinggi Negeri dan 434 Perguruan Tinggi Swasta, menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013.

Puspito & Tim Penyusun (2011: 5-16) menjelaskan bahwa, matakuliah Pendidikan Antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi (anti-corruption character building) pada diri individu mahasiswa. Tujuan dari matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah:

  1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan t

sumber :
https://swatproject.org/slugterra-apk/