PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI KETIKA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI KETIKA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI KETIKA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI KETIKA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA

Sengketa kewenangan konstitusional Lembaga negara merupakan

perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga negara. Sengketa antar Lembaga negara kemungkinan terjadi karena adanya system relasi “check and balances”.

Prinsip “check and balances” berarti jika Lembaga tersebut sederajat namun saling mengendalikan. Hal itulah yang memungkinkan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD 1945. MK dalam hal ini akan manjadi wasit yang adil dalam menyelesaikan sengketa. Kewenangannya diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.

Konstitusi Indonesia telah mengaturlembaga peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD1945 yang menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakn kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, lingkup Peradilan Agama, lingkup Peradilan Militer,lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Jika merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD1945 sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat jika salah satu institusi yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan adalah Mahkamah Konstitusi.


Sumber: https://www.tokoislam.co.id/twd-zombie-evolution-apk/