PERJALANAN SIDANG BPUPKI

PERJALANAN SIDANG BPUPKI

PERJALANAN SIDANG BPUPKI

PERJALANAN SIDANG BPUPKI

Selama dibentuk, BPUPKI tercatat telah menjalankan sidang sebanyak 2 kali untuk merumuskan dasar negara dan bentuk negara Indonesia kelak ketika sudah merdeka. Hasil masing-masing sidang BPUPKI adalah sebagai berikut:

1. SIDANG BPUPKI I

Setelah resmi terbentuk, BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini membahas mengenai dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama ini, beberapa tokoh penting memberikan pandangan dan ide mengenai dasar negara Indonesia, diantaranya adalah Mr. Moh. Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Moh. Yamin memberikan gagasan mengenai 5 dasar negara Kebangsaan Indonesia. Gagasan dasar negara tersebut sebagai berikut:

a. Peri kebangsaan
b. Peri kemanusiaan.
c. Peri ketuhanan
d. Peri kerakyatan
e. Kesejahteraan rakyat.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga ikut memberikan ide mengenai dasar negara Indonesia, yaitu:

a. Persatuan
b. Mufakat dan demokrasi
c. Keadilan sosial
d. Kekeluargaan
e. Musyawarah

Pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian Ir. Sukarno mengusulkan ide dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila yaitu:

a. Kebangsaan Indonesia.
b. Internasionalisme atau peri kemanusiaan.
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ir. Sukarno, 5 asas dasar negara tersebut sebenarnya bisa diperas menjadi Tri Sila atau Tiga Sila yakni:

a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Bahkan, Ir. Sukarno kemudian menegaskan bahwa Tri Sila ini masih bisa diperas lagi hingga menjadi Eka Sila yaitu “Gotong Royong”. Hingga tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI belum berhasil merumuskan kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia.

Setelah masuknya 3 usulan dasar negara oleh ketiga tokoh bangsa tersebut dan belum mencapai kesepakatan, kemudian BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil bernama “Panitia Sembilan” yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Tugas utama Panitia Sembilan ini adalah merumuskan dan merundingkan dasar negara yang tepat untuk Indonesia.

Anggota Panitia Sembilan antara lain adalah:

1. Ir. Sukarno sebagai ketua
2. Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua
3. KH. Wachid Hasyim
4. Abdoel Kahar Muzakar
5. A.A. Maramis
6. Abikoesono Tjokrosoeyoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Achmad Soebardjo
9. Mr. Moh. Yamin

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan kemudian melahirkan rumusan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai “Jakarta Charter” atau “Piagam Jakarta”. Isi rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah:

a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
b. Dasar kemanusiaan adalah adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
e. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar negara yang tertera dalam Piagam Jakarta inilah yang kemudian dikenal sebagai rumusan pertama Pancasila.

2. SIDANG BPUPKI II

Setelah sidang BPUPKI yang pertama berhasil menyusun konsep dasar negara yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka kelak, maka pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua. Sidang kedua BPUPKI ini bertujuan untuk:

a. Membahas bentuk negara Indonesia.
b. Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia.

BPUPKI kemudian menyusun sebuah panitia yang bertugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, kemudian Panitia Perancang UUD ini membentuk panitia kecil dengan anggota 7 orang yaitu:

a. Prof. Dr. Mr. Soepomo sebagai ketua sekaligus merangkap anggota.
b. Mr. Wongsonegoro
c. Mr. Achmad Subardjo
d. A.A. Maramis
e. Mr. R.P. Singgih
f. H. Agus Salim
g. Dr. Sukiman

Panitia kecil dengan anggota 7 orang ini bertugas untuk menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah disepakati. Selain panitia kecil tersebut, BPUPKI juga membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo dan Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djayadiningrat.

Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Sukarno kembali mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja yang telah dijalankan oleh panitia kecil. Kemudian pada tangal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang UUD memberikan laporan 3 masalah pokok dalam rapat pleno BPUPKI. Tiga hal penting yang dilaporkan dalam rapat pleno ini antara lain:

1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar (diambil dari Piagam Jakarta).
3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Setelah selesai menjalankan sidang sebanyak 2 kali, maka BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai resmi dibubarkan oleh pihak Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Jepang beralasan bahwa BPUPKI terlalu cepat mempersiapkan kehendak kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Jepang juga tidak terima BPUPKI menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam mempersiapkan kemerdekaan.


Sumber: https://www.tokomodemku.co.id/weather-timeline-apk/