Kasus Hukum Akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Kasus Hukum Akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Kasus Hukum Akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Kasus Hukum Akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Kasus Hukum Akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Era globalisasi seperti sekarang ini telah membawa perkembangan serta dinamika dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tidak hanya  menimbulkan persaingan usaha yang tidak hanya menimbulkan dampak yang baik tetapi juga menimbulkan dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Persaingan dalam bidang ekonomi merupakan bentuk persaingan yang paling utama diantara sekian banyak persaingan antar manusia kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa (Siswanto, 2002).

Akibat adanya persaingan usaha tersebut, pemerintah berusaha menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan membuat peraturan dan ketentuan hukum hukum atas persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut mengatur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan dan komisi yang mengawas pelaksanaannya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU.

Tindakan pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya adalah mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau yang lebih dikenal sebagai merger, konsolidasi dan akuisisi. Akuisisi adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga mengambil alih kontrol modal atas perusahaan lain (Hariyani, Sefianto, & Yustisia, 2011). Akuisisi yang dilarang dilakukan adalah akuisisi yang bertentangan atau merugikan pihak lain.

Sumber : https://syifa.student.ittelkom-pwt.ac.id/movie-fx-apk/