Sejarah Pembentukan Pemerintah RI Pasca Proklamasi

Sejarah Pembentukan Pemerintah RI Pasca Proklamasi

Sejarah Pembentukan Pemerintah RI Pasca Proklamasi

Ø  Kehidupan Politik

          Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapanpersiapan di rumah Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Moh. Hatta.

Sejarah Pembentukan Pemerintah RI Pasca Proklamasi

             Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu:

  1. Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945)
  2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
  3. Dalam masa peralihan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

            Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat” (KNPI) yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat.disebutkan oleh presiden bahwa Indonesia terdiri dari 8 provinsi dari sabang sampai merauke yang meliputi,Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi,Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).

               Pada bulan oktober golongan sosialis dibawah pimpinan Sutan Sahrir dan Amir Syarifudin berhasil menyusun kekuatan di dalam KNIP dan mendorong dibentuknya sebuah Badan Pekerja yang kemudian dikenal dengan sebutan BP-KNIP.

            Perkembangan politik selanjutnya adalah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil presiden Hatta yang mencanangkan pembentukan partai-partai politik.


Kehidupan Ekonomi

              Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang.sehingga wilayah RI mengalami keadaan ekonomi yang sangat kacau. Untuk sementara waktu, Pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI yakni : uang De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang Jepang. Selanjutnya pemerintah pada bulan oktober 1946 mengeluarkan uang kertas RI yang terkenal dengan nama ORI. Karena uang Jepang telah merosot harganya maka nilai tukarnya disesuaikan, yaitu 1000 rupiah uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah uang ori pengaturan ekonomi Indonesia didasarkan kepada pasal 33 UUD 1945, maka semua perusahaan yang vital dikuasai oleh negara. Pemerintah juga mengawasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk kegiatan swasta

Ø  Kehidupan Sosial Budaya

            Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia menjadi warga negara kelas I, tetapi Republik Indonesia tidak membedakan ras (warna kulit), keturunan, keyakinan agama dan kesukuan. Seluruh rakyat mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama pula. Indonesia merdeka tidak mengenal adanya warganegara kelas I, kelas II maupun kelas III seperti zaman Hindia Belanda maupun zaman pendudukan Jepang. Para pemeluk agama dan kepercayaan mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dalam Negara Republik Indonesia.

               Salah satu syarat mutlak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah memajukan pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membimbing murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Sekolah bertujuan memperkuat potensi rakyat. Itulah sebabnya sekolah dibuka untuk setiap warga negara sesuai dengan azas Keadilan sosial. Supaya sekolah dapat diikuti oleh semua warga negara, maka diadakan peraturan tentang kewajiban belajar. Anakanak yang telah berumur 10 tahun diwajibkan untuk memasuki sekolah. Pendidikan terbatas atas 4 tingkatan yaitu : pendidikan rendah (dasar),pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

baca Juga :