IRONI PENDIDIKAN DI INDONESIA

IRONI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Tujuan pendidikan sejatinya adalah untuk membiarkan manusia berasal dari kebodohan dan kemiskinan. Sistem pendidikan nasional pun membawa obyek mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter serta bermoral baik. Untuk raih obyek pendidikan nasional, negara berkewajiban laksanakan pendidikan yang adil dan memiliki kwalitas layaknya amanat Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya didalam pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Artinya bahwa semua rakyat Indonesia mesti meraih akses pada pendidikan tanpa melihat model kelamin, ras, agama dan standing sosial.

Namun, apa jadinya wajah pendidikan ketika dijadikan komoditas (barang dagangan) dan harganya benar-benar mahal? Fenomena anak bunuh diri karena tidak bisa membayar duwit sekolah merupakan salah satu umpama realitas pendidikan. Subsidi pemerintah di sektor pendidikan ternyata belum bisa menopang anak-anak kurang bisa membuka pendidikan. Buktinya, peserta didik tetap dibebani ongkos sekolah layaknya seragam, buku, duwit gedung dan ongkos lainnya. Bahkan, untuk ongkos seragam saja, orang tua mesti “merogeh kocek” sebesar 1,8 juta rupiah. Orang tua siswa yang berasal berasal dari golongan masyarakat miskin tentunya mengalami susah membayar duwit seragam sekolah. Supaya anaknya senantiasa bisa mengenyam pendidikan, orang tua murid terpaksa membeli seragam bekas di pasar “loakan”.

Mahalnya harga seragam di lebih dari satu sekolah merupakan sebuah ironi di proses pendidikan Indonesia. Institusi pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai area mencari ilmu dan wadah pencerdasan masyarakat tetapi berubah menjadi area jualan pakaian. Momentum th. ajaran baru ternyata dijadikan pihak sekolah untuk mencari keuntungan. Pihak sekolah menjajakan seragam bersama dengan harga lebih tinggi jikalau dibandingkan bersama dengan harga baju sekolah di pasar tradisional. Maraknya praktek jual-beli seragam sekolah bersama dengan harga yang mahal merupakan salah wujud komersialisasi pendidikan. Sekolah pada pada akhirnya menjadi area “berdagang” untuk mencari profit.

Selain persoalan ongkos seragam yang mahal, paradigma yang tetap berlaku di institusi pendidikan adalah proses penyeragaman (uniform). Hampir semua sekolah mewajibkan murid-muridnya kenakan pakaian seragam. Misalnya di Sekolah Dasar, seragam yang mesti digunakan berwarna Putih-Merah, sepatu hitam, kaos kaki putih. Paradigma penyeragaman baju memengaruhi wajah instansi pendidikan menjadi area “fashion show.”

Padahal, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh seragam yang dipakai seorang murid tetapi kecakapan dan kepintaran yang dimiliki. Seragam bukan kebutuhan yang substansial tetapi yang paling penting adalah semua anak bisa sekolah kendati baju mereka berwarna hitam, hijau, biru dan sebagainya. Penyeragaman baju bakal membebani orang tua murid karena mesti mencari dan membeli baju yang diwajibkan oleh pihak sekolah. Jika seorang murid tidak bisa berseragam sesuai yang ditentukan oleh pihak sekolah maka peluang untuk duduk dibangku sekolah bakal hilang.

Pergeseran paradigma pendidikan benar-benar memprihatinkan. Pendidikan tidak ubahnya sebuah baju yang terpajang di mall-mall, cuma yang berduit yang bisa membeli. Seleksi masuk sekolah formal tidak lagi didasarkan pada kekuatan dan kualitas seseorang tetapi berdasarkan “rupiah.” Keadaan layaknya ini membawa dampak institusi pendidikan cuma bisa dibuka dan dinikmati oleh orang yang berduit banyak sedang anak berasal dari tukang becak, anak buruh, anak petani, dan anak berasal dari golongan keluarga miskin cuma bisa saksikan dan tentunya makin bodoh. Keadaan layaknya ini tidak tersedia bedanya bersama dengan kondisi pendidikan pada zaman penjajahan dimana sekolah formal cuma bisa dibuka oleh golongan bangsawan yang notabenenya membawa duwit yang banyak. Padahal, jikalau mengacu lagi pada Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara mesti ikuti pendidikan basic dan pemerintah mesti membiayainya”.

Sangat mengetahui bahwa negara membawa kewajiban untuk mengembangkan pendidikan berasal dari segi pendanaan. Akan tetapi, pendidikan gratis cuma menjadi angan-angan dan harapan yang tidak bakal tercapai. Jangankan gratis, alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh UUD, pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” belum tercapai dan terwujud sampai sekarang. Subsidi pendidikan sebesar 20% terealisasi di lebih dari satu daerah. Anggaran 20% pun tidak murni untuk fasilitas pendidikan tetapi termasuk udah termasuk gaji guru dan pembiayaan lainnya sehingga dana yang bisa dinikmati oleh anak-anak peserta didik cuma sedikit. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk tidak bisa memberi solusi bagi persoalan pembiayaan di sektor pendidikan.

Apabila pemerintah nyata-nyata menjalankan amanat Undang-Undang Dasar maka anak-anak bangsa bisa membuka pendidikan. Pendidikan tanpa ongkos (gratis) memberi tambahan peluang setiap warga negara untuk bisa sekolah dan pada pada akhirnya bisa pandai sehingga bisa mengangkat derajat keluarga dan bangsa. Jika paragdigma pendidikan tidak dirubah menjadi lebih adil maka wajah pendidikan di Indonesia bakal makin suram.

* Penulis adalah anggota Keluarga Alumni Mahasiswa Gadjah Mada Yogyakarta, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat berasal dari Simpul Jawa Tengah.

Sumber : Portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

PENDIDIKAN GRATIS DAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN
Oleh : M Firdaus

RENCANA Depdiknas untuk membagi jalan pendidikan menjadi dua kanal; jalan pendidikan formal mandiri dan formal standar, memetik banyak protes. Yang menjadi keberatan khalayak, bukan saja itu dinilai berdasarkan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, tetapi termasuk atas basic kekuatan akademik, yang berpikiran bahwa manusia bodoh tidak memiliki hak untuk meraih pendidikan bermutu dan berkualitas.

Alhasil, yang terjadi, pendidikan dikelola bak perusahaan di mana pendidikan yang memiliki kwalitas diperuntukan bagi pihak yang memiliki kekuatan finansial. Sementara orang miskin bakal senantiasa bersama dengan kondisinya. Dari sini pemerintah terkesan mendambakan membiarkan tanggung jawab atas terwujudnya pendidikan (khususnya pendidikan dasar) gratis, bermutu, dan memiliki kwalitas bagi rakyat Indonesia. Ujung semua ide Depdiknas, pada Kabinet Indonesia Bersatu, sepertinya menuju pada terwujudnya privatiasi pendidikan, di mana tanggung jawab pemerintah terkurangi, bahkan dilepas mirip sekali.

Nuansa “privatisasi” atau upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah didalam menyelenggarakan dan membiayai pendidikan, terutama pendidikan basic sembilan th. secara gratis dan bermutu, udah terlihat didalam legalitas pendidikan. Aromanya di mulai berasal dari munculnya sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 20 th. 2003 berkenaan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal itu terlihat berasal dari turunnya derajat “kewajiban” pemerintah sebagai penanggung jawab utama didalam pendidikan basic rakyat, menjadi kewajiban bersama dengan bersama dengan masyarakat. Ini terlihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menunjukkan bahwa “”masyarakat berkewajiban memberi tambahan dukungan sumber kekuatan didalam penyelenggaraan pendidikan”, dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban pada peserta didik untuk turut menjamin ongkos penyelenggaraan pendidikan, jikalau bagi yang dibebaskan berasal dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.

Penurunan derajat kewajiban pemerintah termasuk terlihat di Pasal 11 UU Sisdiknas, Ayat (1) dan (2). Dengan halus, pasal ini secara bertahap mendambakan turunkan takaran “kewajiban” pemerintah menjadi “sunnah”, bersama dengan kata-kata “menjamin terselenggarakannya” pendidikan berasal dari suatu “keharusan”. Lengkapnya dinyatakan didalam Ayat (1), “Pemerintah dan pemerintah area mesti memberi tambahan fasilitas dan kemudahan, serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, dan termasuk Ayat (2), “Pemerintah dan pemerintah area mesti menjamin tersedianya dana manfaat terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai bersama dengan lima belas tahun”.

Padahal, tetap didalam UU Sisdiknas, tepatnya pada Pasal 1, Bab 1, berkenaan keputusan umum, Ayat (18), bersama dengan mengetahui menunjukkan bahwa pemerintah dan pemerintah area menjadi penanggung jawab tunggal pada terselenggarakannya mesti studi bagi warga negara Indonesia. Berikut bunyi ayatnya, “”Wajib studi adalah program pendidikan minimal yang mesti diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah”.

Gambaran di atas terasa aneh, karena didalam UUD 1945 yang diamandemen, menunjukkan secara tegas pada Pasal 31 Ayat (2), “”setiap warga Negara mesti ikuti pendidikan basic dan pemerintah mesti membiayainya”. Hal itu dipertegas di Ayat (4), “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% berasal dari anggaran pendapatan dan membeli Negara serta berasal dari anggaran pendapatan dan membeli area untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kemudian, diperjelas lagi pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penjelas berasal dari UU Sisdiknas Pasal 3 Ayat (3), bersama dengan menunjukkan bahwa “setiap warga negara umur mesti studi berhak meraih layanan program mesti studi yang bermutu tanpa dipungut biaya”.

KEMBALI kepada penerapan undang-undang di bawah UUD 1945 yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan basic gratis, ternyata udah diakui pemerintah sendiri bakal ketidakmampuannya. Hal itu tertuang didalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menunjukkan bersama dengan tegas bahwa pemerintah belum bisa sedia kan layanan pendidikan basic secara gratis (RPJM, halaman IV.26-4).

Kemudian, pernyataan yang mirip termasuk terungkap didalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berkenaan Wajib Belajar, di mana pemerintah terasa mengikutkan masyarakat didalam pembiayaan sekolah dasar. Hal itu diungkap pada Pasal 13 Ayat (3), “”Masyarakat bisa turut serta menjamin pendanaan penyelenggaraan program mesti studi pada satuan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat”.

Ujung berasal dari pelegalan privatisasi pendidikan, terlihat didalam RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam RUU selanjutnya secara nyata pemerintah mendambakan berbagi didalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.

Hal itu terlihat didalam Pasal 1 Ayat (1) RUU BHP yang berbunyi, “Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, berfungsi memberi tambahan layanan pendidikan, berprinsip nirlaba, dan otonom”. Kemudian pada Pasal 36 Ayat (1), secara terus terang pemerintah menunjukkan bahwa pendanaan awal sebagai investasi pemula untuk pengoperasian Badan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah (BHPDM) berasal berasal dari masyarakat maupun hibah, baik berasal dari didalam atau luar negeri.

Bahkan, pemerintah secara gamblang mereposisi posisinya berasal dari penanggung jawab tunggal pendidikan basic gratis menjadi cuma “fasilitator”. Lengkapnya terungkap didalam bab pertimbangan pada butir (b) di awal RUU BHP yang berbunyi, “bahwa penerapan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan efisiensi didalam penyelenggaraan proses pendidikan nasional, menuntut perlunya reposisi peran pemerintah berasal dari penyelenggara menjadi pendiri dan fasilitator untuk memberdayakan satuan pendidikan didalam menyelenggarakan pendidikan”. Dengan berlakunya RUU BHP, terkesan pemerintah mendambakan mereposisi perannya yang udah baku di UUD 1945 Pasal 31 bersama dengan membiarkan tanggung jawab atas penanganan pendidikan basic yang gratis dan bermutu.

Dengan sejumlah legalitasnya, ke depan bakal nampak di hadapan mata sejumlah model privatisasi pendidikan, baik yang nyata maupun terselubung. Bentuk nyata yang udah berlangsung ialah adanya ongkos sharing, di mana pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat, layaknya dibentuknya komite sekolah.

Selain itu, munculya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi arus lainnya. Dalam hal ini, sekolah “dipaksa” untuk melengkapi dirinya bersama dengan computer dan peralatan canggih lainnya, layaknya AC (pendingin ruangan) dan televisi. Akibat sampingan berasal dari hal itu, layaknya disinyalir anggota DPRD DKI Jakarta, semua sekolah penerima dukungan block grant di Jakarta udah menyalahi penggunaannya bersama dengan mengalirkan dukungan untuk pembelian alat di luar keperluan anak didik (Kompas, 9 April 2005), yaitu pembelian alat yang bisa dijadikan alasan untuk pemenuhan KBK. Dari sini timbul kesan bahwa pemanfaatan proses KBK, seumpama belum siap infrastruktur dan SDM-nya, bakal menjadi alat industrialisasi.

Kemudian, pada sisi lain, pemerintah termasuk memberlakukan proses “guru kontrak”. Ke depan, tenaga pengajar layaknya pekerja pabrik yang bisa diputus kerja seumpama kontraknya selesai, kala pemerintah tidak sudi menjamin ongkos di luar itu. Selain itu, kebijakan otonomi area termasuk menjadi alasan pemerintah untuk berbagi beban didalam pendanaan pendidikan. Walaupun didalam pelaksanaan otonomi daerah, yang berlangsung pengalihan kekuasaan berasal dari pusat ke pemerintah daerah. Alhasil, pelaksanaan pendidikan basic gratis dan bermutu kini berada di persimpangan jalan, karena kelangsungannya lebih dari satu menjadi wewenang pemerintah daerah.

Apalagi bersama dengan adanya RUU BHP, pendidikan tambah dijadikan fasilitas untuk menjadi menambahkan pendapatan asli area (PAD). Hal itu dimungkinkan karena bersama dengan adanya RUU tersebut, nantinya semua satuan pendidikan-termasuk pendidikan basic dan menengah-wajib menjadi Badan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah (BHPDM), layaknya yang tercantum didalam Pasal 46 Ayat (4). Dengan menjadi BHPDM, maka pihak sekolah mesti berharap izin kepada pihak pemda. Di sinilah kegelisahan bakal pemanfaatan perizinan pendidikan menjadi pemasukan PAD bakal terjadi.

Terakhir, bersama dengan berubahnya standing satuan pendidikan menjadi BHPDM maka nantinya tidak tersedia lagi sekolah basic negeri, tetapi yang tersisa ialah sekolah yang dimiliki masyarakat ataupun pemda. Sementara pemerintah, di sisi lain, terlepas tangan dan berkonsentrasi mengurusi ongkos beban pinjaman luar negeri yang kian membengkak. Di sinilah hal mutlak tengah terjadi, yaitu pelanggaran pada UUD 1945, terutama Pasal 31, secara nyata dilakukan bersama dengan sistematis oleh para penyusun UU dan PP, serta RUU di bawah UUD 1945.

Bila pemerintah mendambakan membiarkan tanggung jawabnya pada pelaksanaan pendidikan basic gratis dan bermutu, maka UUD 1945 Pasal 31 mesti diamandemen. Bila hal itu tidak dilakukan, maka bagi yang tidak menjalankannya diakui melanggar UUD 1945….

M Firdaus (Aktivis Jaringan Pendidikan untuk Keadilan)

DOKTRINISASI PENDIDIKAN SELAMA 12 TAHUAN
Achmad Mauludi Sujono
Doktrinisasi pendidikan selama 12 th. sebetulnya benar-benar mengebiri para Siswa-siswi berkenaan sikap kritisisme pada segala fenomena kerakyatan atau persoalan mendasar bangsa berkenaan kemiskinan atau yang paling kecil berkenaan ketidakadilan yang sering dialami Siswa-siswi. Hal inilah yang mestinya bisa digeser menjadi paradigm berpikir gawat manfaat mewujudkan para Siswa-siswi yang lebih kritis, dinamis, dan konstruktif.

Guru yang mestinya melatih siswa untuk berpikir secara kritis,d alam artian senantiasa mempertanyakan kebenaran berasal dari ilmu yang dijelaskan guru, tambah mencekoki murid bersama dengan catatan-catatan dan tugas yang menumpuk. Praktek yang tumbuh subur di sekolah ini menunjukkan andil pendidikan benar-benar besar didalam menciptakan generasi siswa yang apatis dan hedonis.

Artikel Lainnya : https://tutorialbahasainggris.co.id/motivation-letter-5-cara-dan-contoh-membuat-motivation-letter-bahasa-inggris/

Inilah kemirisan hidup yang tersisa berasal dari para pelajar Indonesia yang mendambakan melanjutkan pendidikan tinggi. Hedonisme dan individualism mewarnai kehidupan lebih dari satu besar para Siswa-siswi tersebut. Niat awal lebih dari satu besar siswa selanjutnya tentu cuma untuk urusan akademis dan pergaulan permainan.

Pendidikan selama 12 th. tidak pernah mengajarkan mereka untuk cobalah berpikir gawat menyikapi problem bangsa ini. Tidak pernah dikembangkan budaya kreatif dan inovatif untuk bekal trampil menghadapi pergantian dan perkembangan jaman. Mereka cuma diajarkan bagaimana menghapal rumus, menghafal, mencongak, mengerjakan LKS atau tugas-tugas tekstual, tetapi jarang sekali diajarkan berkenaan bagaimana mesti berpikir gawat didalam menyerap ilmu yang diperoleh berasal dari sumber belajar, entah guru, internet, buku bacaan, dan sumber belajar
lain.

Baca Juga :