Hubungan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 32 tahun 2004

Hubungan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 32 tahun 2004

Hubungan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 32 tahun 2004

Hubungan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 32 tahun 2004
Hubungan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 32 tahun 2004

UU No. 7 tahun 2004 berbasis Wilayah Sungai; yang meliputi (Ps. 13 (3)) :

  1. WS lintas Negara; oleh Pemerintah
  2. WS lintas Provinsi; oleh Pemerintah
  3. WS lintas kab/kota; oleh Provinsi
  4. WS dalam kab/kota; oleh kab/kota
  5. WS Strategis Nasional; oleh Pemerintah

Wewenang Pemerintah, meliputi (Ps. 14):

  1. Menetapkan kebijakan nasional SDA;
  2. Menetapkan pola PSDA;
  3. Menetapkan rencana PSDA;
  4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung SA;
  5. Melaksanakan pengelolaan SDA;
  6. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan SDA;
  7. Mengatur, menetapkan, dan memberi rek-tek atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
  8. Membentuk Dewan SDA Nasional;
  9. Menfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan SDA;
  10. Menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengeloaan SDA;
  11. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan SDA;
  12. Memberi bantuan teknis dalam pengelolaan SDA;

Irigasi (Ps. 41 (2)) :

  1. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder LP menjadi tanggung jawab Pemerintah;
  2. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder LK/K menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi;
  3. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada satu K/K menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;
  4. Dalam penjelasan Ps. 41 tersebut, selain pengembangan muncul pengelolaan irigasi berdasarkan strata luasan, sehingga kurang sejalan dengan wewenang pengembangan;
  5. Apakah menetapkan strata luasan ini tidak tidak bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004?

Bagaimana dengan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sungai, Pantai, dan sumber air lainnya?
Bagaimana dengan wewenang dan tanggung jawab tentang pengembangan dan pengelolaan hidrologi?
Bagaimana dengan wewenang dan tanggung jawab tentang pelaksanaan alokasi air?
Pembiayaan (PS. 78 (4));

  1. Dalam hal kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber daya air pada WS LP, LK/K, SN, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemda bersangkutan melalui pola kerjasama.
  2. Dalam UU No. 32 tahun 2004, kerjasama hanya boleh dilakukan antar daerah.

Sumber : https://www.4shared.com/office/cJa381VCea/lecturer_of_education.html