Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan

Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan

Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan

Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan
Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator

bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat, Jumat (15/7).

Ia mengakui adanya penyaluran alokasi dana otonomi khusus pendidikan di Provinsi Papua yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Papua.

“Terkait dana pendidikan, kami menemukan ada alokasi yang tidak masuk sesuai kebutuhan. Sudah ada audit dari BPKP dan kami tahu letak masalahnya dan akan diperbaiki nantinya,” terangnya.

Hingga saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedang mengaudit terkait

temuan tersebut. Hal ini guna menghindari penyimpangan alokasi dana pendidikan di Papua kembali terjadi.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah pusat akan melakukan pengawasan secara langsung melalui serangkain kebijakan yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk dana yang berasal dari APBD akan diperjelas peruntukkannya oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dengan adanya kontrol langsung dari Pemerintah pusat, diharapkan tidak ada lagi dana yang menyimpang.
Baca juga : Bupati Keerom : Guru Malas Mengajar, PECAT !!!

“Pemerintah akan menetapkan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya di bidang pendidikan

tetapi juga kesehatan misal membangun sekolah atau fasilitas kesehatan atau lainnya, dan itu akan diawasi langsung dari pusat,” Tegasnya.

Di tempat berbeda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan bahwa berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pendidikan di Papua masih sangat rendah.

Anggaran pendidikan dari APBD hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total keseluruhan Rp 11, 94 triliun. Dari angka tersebut, menunjukkan alokasi pendidikan hanya 0,84 persen.

Sedangkan dari alokasi Rp 100 miliar itu, tiap siswa didik hanya mendapat dana pendidikan dari pemerintah daerah sebesar Rp 165.400 per tahun.
Baca juga : Pemprov Papua dan Masyarakat Kompak Sambut Kemeriahan HUT RI Ke-72

Merujuk pada jumlah masyarakat buta huruf di Papua mencapai 584.441 orang atau 28,61 persen. Angka ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang hanya mencapai 0,70 persen.

Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Tercatat, ada 7.628 ruang kelas yang rusak pada tingkat SD, di tingkat SMP 2.246, dan 1.158 di tingkat SMA. Sementara, persentase penduduk tuna aksara tahun 2014 juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Harapan kedepan, pembangunan di Papua akan diupayakan menyeluruh lintas sektoral, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah akan fokus melakukan pembenahan di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

“Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Harus berjalan lintas sektoral. Pendidikan dasar, menengah dan tinggi harus dikerjakan bersama. Agar pembangunan Papua bisa menyeluruh,” Tutup Anies.

 

Sumber :

https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/sejarah-bandung-jawa-barat/