Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya

Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya

Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya – Politik luar negeri adalah suatu strategi, pola tingkah laku dan kebijakan suatu negara terkait dengan negara lain maupun dunia internasional yang berpijak pada keperluan nasional. Dengan politik luar negeri yang dianutnya suatu bangsa memilih sikap bangsa memilih sikap dalam terkait dengan negara lain. Sejak Indonesia merdeka politik luar negeri yang dianutnya suatu bangsa memilih sikap dalam terkait dengan negara lain. Sejak Indonesia merdeka politik luar negeri yang dianut oleh negara kami adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal tersebut mampu diketahui berasal dari pidato-pidato para pemimpin negara seperti Mohammad Hatta (1948), Kabinet Natsir (1950), Kabinet Sukiman (1951), dan Kabinet Wilopo (1952). Dalam pidato tersebut tersedia yang udah menyebutkan kata “bebas dan aktif” namun termasuk tersedia yang belum. namun seluruhnya membawa makna yang sama.

1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai rumusan yang jelas mengenai wujud politik luar negerinya. Akan namun pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia udah mempunyai landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada tiga sasaran utama yaitu; 1). Memperoleh pengakuan internasional pada kemerdekaan RI, 2). Mempertahankan kemerdekaan RI berasal dari segala usaha Belanda untuk ulang bercokol di Indonesia, 3). Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda lewat negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan memakai perlindungan negara ketiga dalam wujud good officesataupun mediasi dan termasuk memakai jalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebutdi atas, maka Indonesia harus berupaya memperkuat kapabilitas diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain.

Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur) pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada tidak benar satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret–2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas basic keperluan dengan demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya mampu dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang tersedia di dunia. Dengan demikian di dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan perang dingin tersebut.

Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut tidak cuman untuk meredakan ketegangan yang tersedia termasuk dilatarbelakangi oleh keperluan nasional Indonesia waktu itu, yaitu melacak perlindungan dunia Internasional pada perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada tidak benar satu kubu (blok) yang tersedia belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara berasal dari Blok Barat (Amerika) masih ragu-ragu untuk menolong perjuangan kemerdekaan Indonesia hadapi Belanda yang termasuk termasuk tidak benar satu berasal dari Blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia waktu itu termasuk masih ragu-ragu dan belum mampu meyakinkan apa tujuan sesungguhnya berasal dari dukungan-dukungan yang diberikan negara Blok Timur pada perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada waktu itu disibukkan oleh usaha meraih pengakuan atas kedaulatannya, agar Indonesia harus berkonsentrasi pada kasus tersebut.

Secara formal politik luar negeri Indonesia baru meraih bentuknya pada waktu Wakil Presiden Mohammad Hatta beri tambahan keterangannya kepada BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948, pada waktu itu Hatta menyebutkan bahwa:
“………tetapi mestikah kami bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak tersedia pendirian yang lain yang harus kami ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kami ambil ialah agar kami jangan menjadi objek dalam pertarungan politik Internasional, melainkan kami harus menjadi subyek yang berhak memilih sikap kami sendiri, berhak memperjuangkantujuan kami sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.” ( Sumber: Sejarah Diplomasi RI berasal dari Masa ke Masa, Deplu, 2004)

Dari pengakuan Mohammad Hatta tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak tidak benar satu blok yang tersedia pada waktu itu. Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan perang dingin yang tersedia dengan cara bersahabat dengan seluruh negara baik di Blok Barat maupun di Blok Timur, karena hanya dengan cara demikian cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mampu dicapai. Tetapi meskipun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada tidak benar satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia bermaksud untuk menciptakan blok baru. Karena itu menurut Hatta, Indonesia termasuk tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi ke-2 blok raksasa itu.

Sikap yang demikian inilah yang sesudah itu menjadi basic politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah Bebas Aktif, yang berarti dalam mobilisasi politik luar negerinya Indonesia tidak hanya tidak memihak namun termasuk “aktif“ dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang tersedia di antara dua blok tersebut dengan cara “bebas“ mengadakan persahabatan dengan seluruh negara atas basic saling menghargai.Sejak Mohammad Hatta mengemukakan pidatonya berjudul ”Mendayung Antara Dua Karang” di depan Sidang BP KNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dimengerti sebagai sikap basic Indonesia yang menolak masuk dalam tidak benar satu Blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia selalu berupaya aktif terlibat dalam tiap tiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945).

Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu mampu disimpulkan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang disita atau sengaja tidak disita oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahakan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang sesudah itu menjadi komitmen dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini termasuk sesuai dengan keperluan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada waktu itu.

2. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlermenter 1950-1959
Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan sampai tahun 1950an lebih dimaksudkan untuk menentang segala macam wujud penjajahan di atas dunia, termasuk termasuk untuk meraih pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia lewat politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang ditunaikan oleh pihak Belanda dan Sekutu sebabkan Indonesia beri tambahan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang udah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam memilih siasat agar kemerdekaan yang udah diraih tidak sia-sia.

Pada waktu itu Indonesia berupaya keras untuk meraih pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia meraih pengakuan dunia internasional lewat meja perundingan ini menjadi titik tolak berasal dari perjuangan diplomasi Indonesia meraih kepentingannya. Betapa pada masa itu, kapabilitas diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada situasi kapabilitas militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan sukses meraih pengakuan kedaulatan secara formal lewat perundingan.Sejak pertengahan tahun 1950 an, Indonesia udah memprakarsai dan menyita sejumlah kebijakan luar negeri yang amat mutlak dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan deskripsi dan usaha Indonesia untuk menolong terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM).

Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kapabilitas besar, yaitu Blok Barat (Amerika Serikat ) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berupaya menolong bangsa-bangsa di dunia yang belum lepas berasal dari belenggu penjajahan.

3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Soekarno (Demokrasi Terpimpin)
Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), politik luar negeri Indonesia berupa high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta berupa konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini, diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Pada waktu itu keperluan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang memiliki tujuan untuk melacak perlindungan dan pengakuan pada kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukan sifat yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional.
Politik luar negeri Indonesia pada masa ini termasuk berupa revolusioner. Presiden Soekarno dalam masa ini berupaya sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional lewat slogan revolusi nasionalnya yaitu Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan mampu beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Dari sini mampu diamati adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yaitu cenderung ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini diamati dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Alasan Soekarno mengijinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai group luar .

Ketidaksukaan Presiden Soekarno pada imperialisme termasuk mampu diamati berasal dari responnya pada keberadaan Belanda di Irian Barat. Tindakan militer disita untuk menyita alih ulang Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal. Dukungan Amerika Serikat yang sesudah itu didapatkan Soekarno terlihat sebagai akibat konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow. Taktik konfrontatif ini sesudah itu digunakan ulang oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap Indonesia pro pada imperialisme Barat. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia. Hingga kelanjutannya pada 15 September 1965 Indonesia terlihat berasal dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Mundurnya Indonesia berasal dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia berasal dari pergaulan Internasional.

Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru tentang dengan sikap konfrontasi penuhnya pada imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu menyebutkan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (NewEmerging Forces). Soekarno perlihatkan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat berasal dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif (Nefos).

Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan ditunaikan oleh negara-negara kapitalis Barat. Dalam upayanya mengembangkan Nefos, Presiden Soekarno laksanakan Politk Mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefos di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan Nefos termasuk mampu diamati berasal dari pembentukan poros Jakarta – Peking yang sebabkan Indonesia makin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti China.

Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia sebabkan Indonesia butuh perlindungan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat perlindungan penuh berasal dari Inggris, Indonesia pun harus melacak teman negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, tidak benar satunya adalah China. Kedua, Indonesia harus untuk melacak negara yang mau membantunya dalam kasus dana dengan kriteria yang mudah, yaitu negara China dan Uni Soviet. Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin termasuk ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno sebabkan Indonesia makin dikenal di dunia internasional lewat beragam konferensi internasional yang diselenggarakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal berasal dari dikenalnya Indonesia adalah melacak perlindungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, standing dan prestis menjadi faktor-faktor pendorong makin gencarnya Soekarno laksanakan aktivitas politik luar negeri ini. Efek samping berasal dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti kasus ekonomi.

Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah hal yang tidak amat penting. Beliau beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-pengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif namun tidak diimbangi dengan situasi perekonomian dalam negeri yang pada kenyatannya morat- marit akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus, pendapatan negara merosot sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek Politik Mercusuar seperti GANEFO (Games of The New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) tetap membengkak. Hal inilah yang pada kelanjutannya menjadi tidak benar satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

4. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru
Pada masa awal Orde Baru terjadi pergantian pada pola interaksi luar negeri Indonesia. dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak mampu ditunaikan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto menyita lebih dari satu cara kebijakan politik luar negeri (polugri), yaitu membangun interaksi yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” lewat Association South East Asian nation (ASEAN). Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia waktu itu adalah pembangunan ekonomi, untuk meraih struktur ekonomi yang sepadan dan terpenuhinya keperluan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi menolong rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang safe yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.

Berikut pengakuan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“ Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih senang mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kami tidak hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas berasal dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia amat terbebas berasal dari berbagai kasus atau momen dengan tidak adanya efek berasal dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumpulan Pidato Presiden Soeharto, http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech)

Seperti yang udah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menyimpan perhatian tertentu pada soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia jelas pentingnya stabilitas regional akan mampu menjamin kesuksesan konsep pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia termasuk mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta perlindungan pinjaman. Presiden Soeharto termasuk selalu memasang posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Beberapa sikap Indonesia dalam laksanakan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi pada Malaysia ditunaikan agar Indonesia meraih ulang keyakinan berasal dari Barat dan membangun ulang ekonomi Indonesia lewat investasi dan perlindungan berasal dari pihak asing. Tindakan ini termasuk ditunaikan untuk perlihatkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri diberi tanda tangan Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.

Selanjutnya Indonesia termasuk terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN dengan dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan ASEAN Indonesiamemainkan manfaat utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagai bagian paling penting berasal dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan keperluan nasional antara negara-negara bagian ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non komunis.

Dengan demikian, stabilitas negara-negara bagian ASEAN bagi keperluan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai keperluan penduduk Indonesia cobalah difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan Soeharto cobalah membangun Indonesia sebagai tidak benar satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara, agar pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, termasuk untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai tidak benar satu negara yang paling demokratis dan amat layak bagi investasi industri.

Presiden Soeharto Mengenakan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalannya Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia hadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC mampu membuang kerjasama antara negara-negara ASEAN.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia merubah pandangannya pada APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan termasuk kesuksesan menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya beri tambahan pengakuan bahwa Indonesia adalah tidak benar satu pemimpin internasional.

Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk situasi perekonomian world yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan keperluan nasional, Indonesia termasuk masuk sebagai bagian negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia.Kepemimpinan Soeharto secara lazim membawa karakteristik yang tidak serupa dengan pendahulunya. Diparuh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile.Dan pada paruh paling akhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto merubah model kepemimpinannya menjadi high profile.
Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada sebetulnya tidak mampu dilepaskan berasal dari situasi politik-ekonomi dan keamanan dalamnegeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto menyita model represif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri).

5. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi.
Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih amat terbujuk oleh situasi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan ulang keyakinan dunia internasional pada Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia waktu itu lebih banyak terbujuk oleh pertumbuhan politik domestik daripada politik internasional.Pada masa awal reformasi yang diawali oleh pemerintahan Presiden B.J.Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha melakukan perbaikan citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai efek krisis ekonomi di akhir masa Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie sukses menarik simpati berasal dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds(IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program perlindungan untuk mengatasi krisis ekonomi.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, interaksi RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit kasus setelah lepasnya Timor- Timur berasal dari NKRI. Presiden Wahid mempunyai cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu beliau banyak laksanakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam tiap tiap kunjungan luar negeri yang ekstensif, sepanjang masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam tiap tiap pertemuannya dengan tiap tiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, tidak cuman isu Timor-Timur, adalah soal integritas tertorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua dan isu perbaikan ekonomi.

Diplomasi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks keperluan nasional tidak cuman melacak perlindungan pemulihan ekonomi, urutan kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik perlindungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah mutlak adalah demokratisasi lewat proses peran militer agar ulang ke peran profesional. Ancaman integrasi nasional di masa Presiden Wahid menjadi keperluan nasional yang amat mendesak dan diprioritaskan.Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, situasi politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai ubah rupiah yang agak stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya selalu saja tidak perlihatkan pergantian yang berarti dalam bidang-bidang lainnya.

Belajar berasal dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Presiden Megawati lebih mengikuti dan memertimbangkan peran DPR dalam pemilihan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati termasuk lebih memprioritaskan diri untuk mendatangi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat.

Pada masa pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati termasuk terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air. Sehingga mampu dipahami, jika isu terorisme menjadi perhatian betul-betul bagi pemerintahan Megawati.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY merupakan Presiden Indonesia pertama yang dipilih lewat mekanisme pemilihan lazim secara langsung. SBY sukses merubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan world pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, apalagi ‘menjembatani dua karang’. Hal tersebut mampu diamati dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia tidak pandang bulu bergaul dengan negara manapun sejauh beri tambahan faedah bagi Indonesia.

Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu:
Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
Terdapat kapabilitas beradaptasi Indonesia pada perubahan- pergantian domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).
Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, berarti Indonesia coba menjalin interaksi dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia menolong Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
Konsep TRUST, yaitu membangun keyakinan pada dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

Baca Juga :