Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia

Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia

Perlu anda ketahui Indonesia juga negara yang berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia, maka dari itu alangkah baiknya kita sadar dan bisa sadar seperti apakah kegunaan negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya anda bisa mencermati ulasan di bawah ini.

Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia
1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955
Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, tidak artinya berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di sebagian pelosok dunia, terutama di belahan bumi Asia Afrika, masih tersedia kasus dan keluar kasus baru yang memicu permusuhan yang tetap berlangsung, apalagi pada tingkat perang terbuka, seperti di Jazirah Korea, Indo Cina, Palestina, Afrika Selatan, Afrika Utara.

Masalah-masalah selanjutnya sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kapabilitas yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yakni Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Sovyet. Tiap-tiap blok mengupayakan menarik negara-negara Asia dan Afrika agar jadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatnkan senantiasa hidupnya dan apalagi tumbuhnya situasi permusuhan yang terselubung satu diantara dua blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan selanjutnya dikenal bersama dengan nama “Perang Dingin”.

Timbulnya pergolakan di dunia disebabkan pula masih ada penjajahan di bumi kita ini, terutama di belahan Asia dan Afrika. Memang sebelum akan th. 1945, pada kebanyakan dunia Asia dan Afrika merupakan area jajahan bangsa Barat dalam aneka bentuk. Tetapi sejak th. 1945, banyak di area Asia Afrika jadi negara merdeka dan banyak pula yang masih berjuang bagi kemerdekaan negara dan bangsa mereka seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di lokasi Afrika Utara; Vietnam di Indo Cina; dan di ujung selatan Afrika.

Beberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti Indonesia perihal Irian Barat, India dan Pakistan.Sementara itu bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika, tengah dilanda kekhawatiran akibat makin lama dikembangkannya senjata nuklir yang bisa memusnahkan umat manusia. Situasi dalam negeri di sebagian Asia Afrika yang telah merdeka pun masih berlangsung konflik antar grup masyarakat sebagai akibat era penjajahan (politik divide et impera) dan perang dingin antara Blok dunia tersebut. Walaupun pada era itu telah tersedia badan internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi mengatasi masalah-masalah dunia, tapi nyatanya badan ini belum sukses menyelesaikan kasus tersebut.

Sedangkan kenyataannya, akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini, sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika. Keadaan itulah yang melatarbelakangi lahirnya inspirasi untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Pada awal th. 1954, Perdana Menteri Ceylon (Srilangka) Sir Jhon Kotelawala mengakibatkan para Perdana Menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) bersama dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya.

Undangan selanjutnya diterima baik oleh seluruh pimpinan pemerintah negara yang diundang. Pertemuan yang sesudah itu disebut Konferensi Kolombo itu dijalankan pada tanggal 28 April hingga bersama dengan 2 Mei 1954. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang jadi keperluan bersama.Yang menarik perhatian para peserta konferensi, diantaranya pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo:
” Dimana sekarang kita berdiri, bangsa Asia tengah berada di tengah-tengah persaingan dunia. Kita sekarang berada dipersimpangan jalan sejatah umat manusia. Oleh gara-gara itu kita Lima Perdana Menteri negara-negara Asia bersua disini untuk membicarakan masalah-masalah yang urgent yang tengah dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili. Ada sebagian perihal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas, antara negara-negara Afrika dan Asia .Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak berlangsung cuma di negara-negara Asia yang terwakili disini, tapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Afrika dan Asia lainnya”. (Ali Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak di Perjalananku, Kinta, 1974)

Pernyataan selanjutnya memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika (KAA). Selanjutnya, soal perlunya Konferensi Asia Afrika diadakan, diajukan pula oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Usul itu pada akhirnya diterima oleh seluruh konferensi, walaupun masih dalam situasi keraguan. Perdana Menteri Indonesia pergi ke Kolombo untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Srilangka bersama dengan mempunyai bahan-bahan hasil perumusan Pemerintah Indonesia . Bahan-bahan selanjutnya merupakan hasil rapat dinas Kepala-kepala Perwakilan Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mr.Sunario. Rapat dinas selanjutnya diadakan di Tugu (Bogor) pada tanggal 9 Sampai bersama dengan 22 Maret 1954. Akhirnya, dalam pernyataan bersama dengan pada akhir Konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika dan menyetujui usul agar Perdana Menteri Indonesia bisa menjajaki hingga dimana kemungkinannya mengadakan konferensi semacam itu.

Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu Pemerintah Indonesia lakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Maksudnya, untuk sadar sejauh mana pendapat negara-negara selanjutnya pada inspirasi mengadakan konferensi tersebut. Ternyata pada kebanyakan negara-negara yang dihubungi menyambut baik inspirasi selanjutnya dan menyetujui Indonesia sebagai tuan tempat tinggal pelaksanaan konferensi.

Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo (Birma/Myanmar, Srilangka, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan Konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal bersama dengan sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.Bogor sukses merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dengan dan kelima negara peserta konferensi selanjutnya jadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh Pemerintah Indonesia atas nama lima negara. Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara, yaitu: Afganistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok (China), Mesir, Ethiopia, Pantai Emas (Gold Coast), Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand (Muangthai), Turki, Republik Demokrasi Vietnam (Vietnam Utara), Vietnam Selatan, dan Yaman. Waktu Konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April 1995.

Mengingat negara-negara yang akan diundang mempunyai politik luar negeri dan juga proses politik dan sosial yang berbeda-beda. Konferensi Bogor menentukan bahwa terima undangan untuk ikut dalam konferensi Asia Afrika tidak artinya bahwa negara peserta selanjutnya akan berubah atau diakui berubah pendiriannya perihal standing dari negara-negara lain. Konferensi menjunjung tinggi pula asas bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup suatu hal negara sekali-sekali tidak akan bisa dicampuri oleh negara lain.

Maksud utama konferensi ialah agar negara-negara peserta jadi lebih saling sadar pendirian mereka masing-masingGedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai area sidang-sidang Konferensi. Hotel Homann, Hotel Preanger, dan 12 (duabelas) hotel lainnya dan juga perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai area menginap para tamu yang berjumlah 1300 orang. Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung pada tanggal 17 April 1955, Presiden RI Soekarno memiliki penggantian nama Gedung Concordia jadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun jadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur jadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama selanjutnya dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan situasi konferensi yang sesuai bersama dengan obyek konferensi.

Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada Kepala Pemerintahan 25 (dua puluh lima) negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang cuma satu negara yang menolak undangan itu, yakni Federasi Afrika Tengah (Central African Federation), gara-gara sesungguhnya negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 (dua puluh empat) negara lainnya terima baik undangan itu, walaupun pada awalannya tersedia negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung melalui Jakarta pada tanggal 16 April 1955.

Pada tanggal 18 April 1955 Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi di mulai pada jam 09.00 WIB bersama dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Sidang-sidang seterusnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo.Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama dengan yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam bisnis menciptakan perdamaian dunia. Ada sepuluh pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka itu disebut Dasasila Bandung.

Dasasila Bandung
1. Menghormati hak-hak basic manusia dan tujuan-tujuan, dan juga asas-asas kemanusian yang termuat dalam piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial seluruh bangsa.
3. Mengakui persamaan seluruh suku-suku bangsa dan persamaan seluruh bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak lakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain.
5. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk menjaga diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai bersama dengan piagam PBB.
6. Tidak lakukan tekanan pada negara-negara lain.
7. Tidak lakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi pada integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional bersama dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai bersama dengan piagam PBB.
9. Memajukan kerjasama untuk keperluan bersama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Dalam penutup komunike terakhir dinyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika merekomendasikan agar kelima negara penyelenggara pertimbangkan untuk diadakan pertemuan selanjutnya dari konferensi ini, bersama dengan menghendaki pendapat negara-negara peserta lainnya. Tetapi bisnis untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika ke dua senantiasa mengalami halangan yang sulit diatasi. Tatkala bisnis itu hampir terwujud (1964), tiba-tiba di negara tuan tempat tinggal (Aljazair) berlangsung perubahan pemerintahan, agar konferensi itu tidak jadi. Konferensi Asia Afrika di Bandung, telah sukses menggalang persatuan dan kerja sama di antara negara-negara Asia dan Afrika, baik dalam menghadapi kasus internasional maupun kasus regional. Konferensi sama bagi kalangan spesifik di Asia dan Afrika sebagian kali diadakan pula, seperti Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika.

Konferensi Asia Afrika telah membakar impuls dan menaikkan kapabilitas ethical para pejuang bangsa-bangsa Asia Afrika yang pada era itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, agar sesudah itu lahirlah sejumlah negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Semua itu tandanya bahwa cita-cita dan impuls Dasa Sila Bandung makin lama merasuk kedalam tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jiwa Bandung bersama dengan Dasa Silanya telah merubah pandangan dunia perihal jalinan internasional. Bandung telah melahirkan faham Dunia Ketiga atau “Non-Aligned” pada dunia pertamanya Washington dan Dunia keduanya Moscow.

Dengan diselenggarakannya KAA di Bandung, kota Bandung jadi populer di seluruh dunia. Semangat perdamaian yang dicetuskan di kota Bandung dijuluki “semangat Bandung” atau “Bandung Spirit”. Untuk mengabadikan peristiwa histori yang penting itu jalan protokol di kota Bandung yang terbentang di depan gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia Afrika.

2. Gerakan Non-Blok/ Non Align Movement(NAM)
Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non Align Movement(NAM) adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang mengupayakan menggerakkan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak berasumsi dirinya beraliansi bersama dengan Blok Barat atau Blok Timur. Gerakan Non Blok merepresentasikan 55 persen masyarakat dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara bagian GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya di era 1950-an negara–negara di dunia terpolarisasi dalam dua blok, yakni Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Pada pas itu berlangsung pertarungan yang terlampau kuat antara Blok Barat dan Timur, era ini dikenal sebagai era perang dingin (Cold War) yang berlangsung sejak berakhirnya PD II hingga runtuhnya Uni Soviet pada th. 1989. Pertarungan antara Blok Barat dan Timur merupakan usaha untuk memperluas sphere of dan sphere of influence. Dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia.

Dalam pertarungan perebutan efek ini, negara-negara dunia ketiga (di Asia, Afrika, Amerika Latin) yang mayoritas sebagai negara yang baru merdeka diamati sebagai lokasi yang terlampau menarik bagi ke dua blok untuk menyebarkan pengaruhnya. Akibat persaingan ke dua blok tersebut, keluar sebagian konflik terutama di Asia, seperti Perang Korea, dan Perang Vietnam. Dalam situasi seperti ini, keluar kesadaran yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga pas itu untuk tidak terseret dalam persaingan antara ke dua blok tersebut.

Indonesia bisa dikatakan mempunyai peran yang terlampau penting dalam proses kelahiran organisasi ini. Lahirnya organisasi Gerakan Non Blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga terutama dari Asia dan Afrika pada munculnya ketegangan dunia pas itu gara-gara ada persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. Dengan dipelopori oleh lima pemimpin negara Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Srilangka. Terselenggaralah sebuah pertemuan pertama di Kolombo (Srilangka) pada 28 April-2 Mei 1952, dilanjutkan bersama dengan pertemuan di Istana Bogor pada 29 Desember 1954. Dua konferensi diatas merupakan cikal akan dari terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika / KAA di Bandung pada 18 April-25 April 1955 yang dihadiri oleh wakil dari 29 negara Asia dan Afrika.

KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Tujuan KAA adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia pas itu dan mengupayakan memformulasikan kebijakan bersama dengan negara-negara yang baru merdeka selanjutnya pada tataran jalinan internasional. Sejak pas itu proses pendirian GNB makin lama mendekati kenyataan, dan proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Ghamal Abdul Naser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito. Kelima tokoh ini sesudah itu dikenal sebagai para pendiri GNB.

Adanya ketegangan dunia yang makin lama meningkat akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur, yang di mulai dari pecahnya perang Vietnam, perang Korea, dan puncaknya krisis teluk Babi di Kuba, yang hampir saja memicu Perang Dunia III, mendorong para pemimpin negara-negara Dunia Ketiga untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional pas itu. Pembentukan organisasi Gerakan Non Blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia 1-6 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menjauhi diri dari implikasi birokratik dalam membangun usaha kerjasama satu diantara mereka. Pada KTT I ini juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara mandiri yang merefleksikan keperluan negara-negara anggotanya.

GNB tempati posisi spesifik dalam politik luar negeri Indonesia gara-gara Indonesia sejak awal mempunyai peran sentral dalam pendirian GNB. KAA th. 1955 yang diselenggararakan di Bandung dan menghasilkan Dasa Sila Bandung yang jadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam memulai pendirian GNB. Tujuan GNB termasuk dua hal, yakni obyek ke dalam dan ke luar. Tujuan kedalam yakni mengupayakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan ke luar, yakni mengupayakan meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mewujudkan obyek tersebut, negera-negara Non Blok menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pokok percakapan utama adalah membicarakan persoalan-persoalan yang berhubungan bersama dengan obyek Non Blok dan ikut mencari solusi paling baik pada peristiwa-peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam perjalanan sejarahnya sejak KTT I di Beograd th. 1961, Gerakan Non Blok telah 16 kali menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi, yang terakhir KTT XVI yang berlangsung di Teheran pada Agustus 2012. Indonesia sebagai keliru satu pendiri GNB dulu jadi tuan tempat tinggal penyelenggaraan KTT GNB yang ke X pada th. 1992. KTT X ini diadakan di Jakarta, Indonesia pada September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB perihal bermacam masalah, seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era pasca perang dingin. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini juga dihadiri oleh Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali

3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda
Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang memadai menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka menunjang mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam perihal ini Indonesia telah memadai banyak pengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) ke luar negeri. Sampai th. 2014 Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya hingga bersama dengan kontingen Garuda yang ke duapuluh tiga (XXIII).

Pengiriman Misi Garuda yang pertama kali dijalankan pada bulan Januari 1957. Pengiriman
Misi Garuda dilatarbelakangi ada konflik di Timur Tengah perihal kasus nasionalisasi Terusan Suez yang dijalankan oleh Presiden Mesir Ghamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian jadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan selanjutnya yang berkepentingan dalam kasus Suez. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Perancis dan Israel melancarkan serangan paduan pada Mesir. Situasi ini mengancam perdamaian dunia agar Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding.

Dalam Sidang Umum PBB Menteri Luar Kanada Lester B.Perason mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui Sidang dan pada tanggal 5 November 1956 Sekjen PBB membentuk sebuah komando PBB bersama dengan nama United Nations Emergency Forces(UNEF). Pada tanggal 8 November Indonesia memperlihatkan kesediannya untuk ikut dan juga menyumbangkan pasukan dalam UNEF.Sebagai pelaksanaanya, pada 28 Desember 1956, dibentuk sebuah pasukan yang berkuatan satu detasemen (550 orang) yang terdiri dari kesatuan-kesatuan Teritorium IV/Diponegoro dan Teritorium V/Brawijaya. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberinama Pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957.

Untuk ke dua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operations for the Congo(UNOC) sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini perihal munculnya konflik di Kongo
(Zaire sekarang). Konflik ini keluar berhubungan bersama dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara. Untuk menghambat pertumpahan darah yang lebih banyak, maka PBB membentuk Pasukan Perdamaian untuk Kongo, UNOC. Pasukan kali ini di sebut “Garuda II” yang terdiri atas Batalyon 330/Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei 1961. Tugas pasukan Garuda II di Kongo sesudah itu digantikan oleh pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember 1962 hingga bulan Agustus 1964.

Peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia tetap berlanjut, saat meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim pasukannya sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Untuk memelihara stabilitas politik di kawasan Indocina yang tetap bergolak akibat perang saudara tersebut, PBB membentuk International Commission of Control plus Supervission (ICCS) sebagai hasil dari persetujuan internasional di Paris pada th. 1973. Komisi ini terdiri atas empat negara, yakni Hongaria, Indonesia, Kanada dan Polandia. Tugas ICCS adalah mengawasi pelanggaran yang dijalankan ke dua belah pihak yang bertikai.

Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai Pasukan Garuda IV yang berkekuatan 290 pasukan, bertugas di Vietnam dari bulan Januari 1973, untuk sesudah itu diganti bersama dengan Pasukan Garuda V, dan sesudah itu pasukan Garuda VII. Pada th. 1975 Pasukan Garuda VII ditarik dari Vietnam gara-gara seluruh Vietnam jatuh ketangan Vietcong (Vietnam Utara yang komunis).

Pada th. 1973, saat pecah perang Arab-Israel ke 4, UNEF diaktifkan kembali bersama dengan tidak cukup lebih 7000 bagian yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panam, Senegal, Ghana dan Indonesia. Kontingen Indonesia pada awalnya berfungsi sebagai pasukan pengamanan dalam perundingan antara Mesir dan Israel. Tugas pasukan Garuda VI berakhir 23 September 1974 untuk digantikan bersama dengan Pasukan Garuda VIII yang bertugas hingga tanggal 17 Februari 1975.

Sejak th. 1975 hingga kini bisa dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia makin lama berperan aktif, ditandai bersama dengan didirikannya Indonesian Peace Security Centre(IPSC/Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia) pada th. 2012, yang didalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk memelihara perdamaian dunia (Standby Force).

4. Pembentukan ASEAN
ASEAN

Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, sebagian pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara makin lama merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antarmenteri luar negeri dari lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S Rajaratman (Singapura), Narciso Ramos (Filipina) dan tuan tempat tinggal Thanat Khoman (Thailand). Pada 8 Agustus 1967 para menteri luar negeri selanjutnya menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration.

Deklarasi selanjutnya merupakan persetujuan kesatuan kemauan kelima negara selanjutnya untuk membentuk suatu organisasi kerja sama regional yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Menurut Deklarasi Bangkok, Tujuan ASEAN adalah:
1. Mempercepat perkembangan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara.
2. Memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara.
3.Memajukan kerjasama aktif dan saling menunjang di negara- negara bagian dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu ilmu dan administrasi.
4. Menyediakan perlindungan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian.
5. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi dan juga bisnis peningkatan standar kehidupan rakyatnya.
6. Memajukan studi-studi kasus Asia Tenggara.
7. Memelihara dan menaikkan kerjasama yang berfungsi bersama dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.

Dari tujuh pasal Deklarasi Bangkok itu jelas, bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang berbentuk non politik dan non militer. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN bukan merupakan suatu penyimpangan dari kebijakan politik bebas aktif, gara-gara ASEAN bukanlah suatu pakta militer seperti SEATO misalnya. ASEAN terlampau cocok bersama dengan obyek politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri, gara-gara terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui bisnis bersama dengan impuls tanggungjawab bersama dengan dan persahabatan yang akan menanggung bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya.

Kerjasama dalam bidang ekonomi juga merupakan pilihan bersama dengan para bagian ASEAN. Hal itu disadari gara-gara negara-negara ASEAN pada pas itu adalah negara-negara yang idamkan perkembangan ekonomi. Meskipun demikian kerja sama dalam bidang lain seperti bidang politik dan militer tidak diabaikan. Indonesia dan Malaysia bila lakukan kerja sama militer untuk meredam bahaya komunis di perbatasan ke dua negara di Kalimantan.

Malaysia dan Thailand lakukan kerja sama militer di area perbatasannya untuk meredam bahaya komunis. Akan tapi Deklarasi Bangkok bersama dengan tegas menjelaskan bahwa pangkalan militer asing yang berada di negara bagian ASEAN cuma berbentuk pas dan keberadaannya atas persetujuan negara yang bersangkutan.Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat bermacam tantangan yang keluar dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri. Seperti kasus antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah lokasi di Borneo/Kalimantan Utara. Kemudian kasus hukuman mati dua orang bagian marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, dan problem minoritas muslim di Thailand Selatan.

Akan tetapi, seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan selanjutnya bisa meredam potensi konflik yang keluar agar stabilitas kawasan bisa dipertahankan.Aktivitas ASEAN dalam bidang politik yang menonjol adalah bersama dengan dikeluarkannya Kuala Lumpur Declarationpada 27 November 1971. Deklarasi selanjutnya merupakan pernyataan kelima menteri Luar Negeri ASEAN yang memperlihatkan bahwa Asia Tenggara merupakan zone of peace, freedom plus neutrality(ZOPFAN)/Zona Bebas Netral, bebas dari segala campur tangan pihak luar. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama di Bali pada 1976 kasus kawasan Asia Tenggara sebagai lokasi damai, bebas dan netral telah sukses tercantum dalam “Deklarasi Kesepakatan ASEAN” dan diterima sebagai program kegiatan kerangka kerja sama ASEAN.

Selain menghadapi permasalahan-permasalahan yang keluar dari negara-negara
anggotanya sendiri, seperti potensi konflik yang telah dijelaskan sebelumnya. Tantangan ASEAN pada awal berdirinya adalah kasus kesangsian dari sebagian negara-negara anggotanya sendiri. Singapura misalnya, menampakan sikap tidak cukup antusias pada ASEAN, pas Filipina dan Thailand mencurigakan efektivitas ASEAN dalam lakukan kerja sama kawasan. Hanya Indonesia dan Malaysia yang memperlihatkan sikap benar-benar dan optimis pada kesuksesan ASEAN sejak organisasi selanjutnya didirikan.

Selain sikap mencurigakan yang keluar dari sebagian negara anggotanya, tantangan lainnya adalah munculnya citra tidak cukup menguntungkan bagi ASEAN dari sebagian negara luar. RRC menuduh bahwa ASEAN merupakan suatu proyek “pemerintah fasis Indonesia” yang mengupayakan menggalang suatu grup kapabilitas di kawasan Asia Tenggara yang menentang Cina dan komunisme. RRC juga menuduh bahwa dalang dari kegiatan yang diprakarsai oleh “pemerintah fasis Indonesia” selanjutnya adalah Amerika Serikat. Uni Soviet tidak memperlihatkan sikap penentangan, tapi merekomendasikan agar ASEAN digantikan oleh sebuah instansi keamanan bersama dengan bangsa-bangsa Asia, yakni Asian Collective Security System. Citra tidak cukup menguntungkan dari ASEAN juga keluar dari Jepang. Jepang apalagi meramalkan ASEAN akan bubar dalam pas yang singkat. Sikap dan penilaian berlainan dari negara luar ASEAN keluar dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Mereka menyambut positif berdirinya ASEAN. Hal itu bisa dipahami gara-gara negara-negara Barat terlampau idamkan suatu kawasan damai dan perkembangan ekonomi di kawasan selanjutnya untuk meredam bahaya komunisme di Asia Tenggara.

Keraguan sebagian negara bagian ASEAN sendiri bisa dimaklumi gara-gara pada era 1969-1974 bisa dikatakan sebagai bagian konsolidasi ASEAN. Pada bagian selanjutnya secara perlahan rasa solidaritas ASEAN tetap menebal dan perihal itu menumbuhkan kepercayaan bahwa lemah dan kuatnya ASEAN bergantung partisipasi negara-negara anggotanya. Pada perjalanan seterusnya ASEAN merasa memperlihatkan sebagai kapabilitas ekonomi yang mendapat area di lokasi Pasifik dan grup ekonomi lainnya di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Eropa dan Jepang.

Bidang sosial dan budaya pun jadi perhatian ASEAN, melalui bermacam kegiatan budaya diupayakan untuk memasyarakatkan ASEAN terutama untuk kalangan remaja, seniman, cendikiawan dan bermacam grup masyarakat lainnya di negara-negara anggota. Untuk itu, ASEAN pada 1972 telah membentuk suatu Panitia Tetap Sosial-Budaya.Perkembangan organisasi ASEAN makin lama memperlihatkan perkembangan yang positif setelah dalam KTT pertama di Bali pada 1976 dibentuk Sekretariat Tetap ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Pada sidang tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila tanggal 7 Juni 1976, H.R. Dharsono (Sekretaris Jenderal Nasional ASEAN Indonesia) ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama. Akan tapi gara-gara kasus politik dalam negeri Indonesia, H.R. Dharsono ditarik dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN dan digantikan oleh Umarjadi Njotowidjono.

Pada KTT ASEAN di Bali th. 1977 telah memperkuat Deklarasi Kuala Lumpur dan telah sukses memutuskan prinsip-prinsip program kerja dalam bisnis bersama dengan untuk menciptakan stabilitas politik, memperat kerjasama ekonomi, sosial dan budaya. KTT Bali telah sukses memutuskan cara-cara yang lebih kongkret dan detil dan usaha-usaha kerja sama regional ASEAN. Tindak lanjut dari KTT di Bali selanjutnya adalah dilakukannya sidang menteri-menteri ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur pada 8-9 Maret 1977 untuk lakukan keputusan-keputusan KTT ASEAN di bidang kerjasama ekonomi. Dalam sidang menteri-menteri ekonomi selanjutnya disetujui asas saling menunjang antarnegara ASEAN dalam bidang pangan dan energi, terutama dalam soal pengadaan dan produksinya.

Secara kongkrit tiap-tiap negara ASEAN membangun lima buah proyek bersama. Kerjasama yang dimaksud adalah koordinasi antara satu bersama dengan lainnya. Dalam bidang perdagangan telah disepakati untuk mengambil alih beberapa langkah bersama dengan kegunaan mengadakan dialog bersama dengan negara-negara Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Timur Tengah, Eropa Timur, Masyarakat Ekonomi Eropa dan bermacam grup negara lainnya.

Kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu usaha kongkret Indonesia untuk menciptakan stabilitas kawasan. Indonesia sadar kenyataan bahwa kerjasama regional itu tidak akan sukses menaikkan kemakmuran nasional dan regional bangsa-bangsa di Asia Tenggara bersama dengan sebaik-baiknya, jika tidak tersedia keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Itulah sebabnya Indonesia senantiasa mengupayakan menunjang pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam kasus Indocina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indocina secara total dan Vietnam terutama terlampau penting artinya dalam rangka memelihara keamanan dan menciptakan stabilitas di Asia Tenggara.Indonesia sesudah itu berinisiatif menyelenggarakan konferensi untuk menyelesaikan kasus Kamboja dalam rangka menghambat makin lama luasnya perang Vietnam. Atas inisiatif Indonesia, diadakan suatu konferensi di Jakarta pada 15-17 Mei 1970 yang dihadiri oleh sebelas negara yakni Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam Selatan, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia dan Selandia Baru. Konferensi selanjutnya tidak menghasilkan hasil secara kongkrit, tapi telah memberi tambahan saran-saran bagi penyelesaian konflik.

Indonesia telah mengupayakan untuk menyumbangkan jasa baiknya kegunaan meredam potensi konflik dan konflik bersenjata di Asia Tenggara.Indonesia berpandangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara paling berkepentingan dan bertanggungjawab pada pemeliharaan keamanan di kawasannya. Oleh gara-gara itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara wajib menghambat dan menghilangkan setiap campur tangan asing yang negatif dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pada era pemerintahan Soeharto, Indonesia bisa dikatakan adalah pemimpin ASEAN, kebijakan-kebijakan ekonomi ASEAN terlampau bergantung dari cara Indonesia bersikap. Peran sebagai pemimpin ASEAN sempat memudar pas berlangsung krisis ekonomi gara-gara Indonesia tengah mengalami kasus ekonomi dalam negeri dan juga situasi politik dalam negeri yang belum stabil dalam rangka menuju demokratisasi. Indonesia kembali berperan di era pemerintahan

Presiden SBY. Melalui momentum terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada th. 2011. Indonesia merasa mengarahkan ASEAN untuk meraih suatu komunitas ekonomi yang kokoh di th. 2015. Indonesia mengarahkan capaian implementasi Piagam ASEAN dan Cetak Biru Komunitas ASEAN 2015.Sebagai ketua ASEAN th. 2011, Indonesia menunjukan kepemimpinan dalam mendorong tercapainya tiga prioritas. Pertama adalah kemajuan yang penting dalam pencapaian komunitas ASEAN 2015. Kedua adalah dipeliharanya situasi kawasan Asia-Pasifik yang safe dan stabil. Serta yang ketiga adalah menggulirkan visi ASEAN untuk sepuluh th. mendatang sesuai tema “ASEAN Community in a Global Community of Nations( www.embasy of Indonesia.org)
Proses lahirnya kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan dinamikanya sejak kemerdekaan hingga era reformasi, dan juga peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia baik di tingkat regional dan global. Peran selanjutnya sesuai bersama dengan komitmen bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945, yang mengutamakan pentingnya peran Indonesia dalam ikut dan juga mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :